Sen, 17 Mar 2025

MUSRENBANG RKPD KECAMATAN TAHUN 2025 DIGELAR UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2026

Musrengbang RKPD di Kecamatan Jogorogo (foto: dok)

PRESSINDO_NGAWI | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 resmi digelar sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, melalui Zoom Meeting dari Pendopo Widya Graha.

Dalam sambutannya, Ony Anwar Harsono menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. “Musrenbang ini harus semakin presisi, selaras antara perencanaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa agar program pembangunan lebih terarah dan efektif,” ujarnya, Rabu (12/02/2025).

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan berbagai pendekatan dalam perencanaan pembangunan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Berdasarkan infografis yang beredar, terdapat lima pendekatan utama yang digunakan, yakni:

Salah satu materi dalam musrengbang di Kecamatan yang disampaikan oleh narasumber (foto: dok)
Salah satu materi dalam Musrenbang di Kecamatan yang disampaikan oleh narasumber (foto: dok)

1. Pendekatan Politik – Mengakomodasi visi dan misi kepala daerah dan Pokok Pokok Pikiran Anggota Dewan. 2. Pendekatan Bottom-Up – Melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari tingkat bawah, seperti desa dan kecamatan. 3. Pendekatan Top-Down – Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi yang diterapkan di tingkat daerah. 4. Pendekatan Teknokratis – Berbasis pada kajian ilmiah dan data untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. 5. Pendekatan Partisipatif – Mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.” Terangnya.

“Musrenbang ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar program dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perencanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.” Pungkasnya.

Wartawan:Abdul Ghofar
Editor: A Febri TH
image_pdf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

*

*