PRESSINDO_NGAWI | Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Senin, 26/8 diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Ngawi.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ngawi ini mendesak DPRD yang baru dilantik untuk segera mengambil langkah konkrit dalam mengatasi sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, kemiskinan, dan kasus kematian petani akibat jebakan listrik.
“Aksi damai ini kami lakukan untuk mengawal kinerja pemerintahan ke depan,” tegas Erliana, koordinator aksi.
Aksi mahasiswa ingin DPRD yang baru dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam merumuskan kebijakan publik.
Dalam orasinya, Erliana menyampaikan tiga tuntutan utama, menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Ngawi.
Kemudian meminta DPRD untuk mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan jebakan listrik di lahan pertanian, serta memberikan perlindungan hukum bagi para petani.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Feligia Agit Hendiadi, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Ngawi, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa.
“Saya berdiri di sini selaku wakil dari fraksi PDIP di DPRD yang konsisten menolak revisi Undang-Undang Pilkada, dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait revisi Undang-Undang Pilkada kepada perwakilan fraksi PDIP di DPR RI.” Ujarnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, terkait dengan masalah kemiskinan dan kasus kematian petani akibat jebakan listrik, Agit menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi DPRD yang baru.
“Saya berjanji akan mengawal proses penganggaran dan pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan.” Katanya.
Ditempat terpisah Syahirul Alim Ketua Bidang Politik dan Pelayanan Publik PC GP Ansor Kabupaten Ngawi saat diwawancara mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Ngawi ini menunjukkan tingginya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
“Tuntutan mahasiswa terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, kemiskinan, dan kasus kematian petani merupakan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.” Tegasnya.
Ia menegaskan, Tanggapan dari pimpinan sementara DPRD Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya komitmen untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa.
“Namun, sejauh mana komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata masih perlu dipantau. Mahasiswa harus terus mengawal proses penyelesaian masalah-masalah yang mereka sampaikan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja DPRD dalam periode ini.”pungkasnya.
Wartawan: Fatkhul Mu'anam Editor: A Febri T.H
