PRESSINDO_NGAWI | Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 26/8 di Pendopo Wedya Graha.
Pelantikan ini menandai awal dari perjalanan baru bagi lembaga legislatif daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Ngawi.
Hadirnya sejumlah wajah baru di DPRD Ngawi periode ini memunculkan harapan akan munculnya ide-ide segar dan semangat baru dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Namun, harapan tersebut juga diiringi dengan sejumlah pertanyaan. Mampukah anggota DPRD yang baru ini memenuhi janji-janji kampanye mereka. Apakah mereka memiliki kapasitas dan integritas yang cukup untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah,” tegas Bupati.
Feligia Agit Hendiadi, Ketua DPRD Sementara, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk membentuk alat kelengkapan dewan.
“Kami berharap dalam waktu satu bulan ke depan semua proses pembentukan alat kelengkapan dewan sudah selesai,” ujarnya.
Masyarakat Ngawi menaruh perhatian besar terhadap kinerja DPRD periode 2024-2029. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi tiga kata kunci yang seringkali disebut-sebut oleh masyarakat.
Mereka berharap DPRD dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pelantikan anggota DPRD Ngawi merupakan momentum penting bagi masyarakat Ngawi.
Keberhasilan DPRD dalam menjalankan tugasnya akan sangat menentukan arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Masyarakat berharap anggota DPRD yang baru dapat menjadi representasi yang sejati dan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Ngawi.
Wartawan: Fatkhul Mu'anam Editor: A Febri T.H
Aku ngerti DPRD banyak Project sampai project salah satu pernah tidak terealisasi sehingga menimbulkan asumsi DPRD ingkar janji. nah solusi buat Dewan ini masukan dari saya, ketika sudah rapat harus ada tindak lanjut jadi tidak stagnan di forum2nya aja. tindak lanjut seperti KONSISTEN Pengecheckan Problematik2 atau progress itu main pendataan yang akurat dan pengawasan sehingga efektif untuk terlaksana. kalaupun mungkin ada kendala dari atasan atau ada pertimbangan lebih terkait progressnya. WAJIB keterbukaan : masyarakat biar tau kalau Dewan ada hal yang harus diprioritaskan lebih dulu daripada aspirasi masyarakat. sehingga masyarakat menilai positif dg DPR. DPR juga pertimbangkan dong Anggaran2 Pemerintah agar terkait kebijakan apapun masyarakat tidak terdampak negatif lebih besar. misla terkait pajak, terkait pendidikan, terkait UMKM, terkait Pertahanan pangan dan lingkungan Hidup dsb. okeee terimakasih
ok…sip