PRESSINDO_NGAWI | Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, atau akrab disapa King, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah hingga lansia, sejalan dengan prioritas yang dicanangkan Presiden.
“Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014, kami wajib mendukung program ini. Ini mandatori, sesuatu yang harus dilaksanakan,” ujar King. Rabu, (01/01/2025).
Dari data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Ngawi mencatat 212.000 penerima manfaat PMBG. Mereka terdiri dari anak sekolah hingga lansia. Meski demikian, data tersebut dinamis dan bisa berubah seiring waktu.
King mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun secara nasional untuk mendukung PMBG, termasuk di Kabupaten Ngawi. Namun, hingga kini, petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan program tersebut masih ditunggu.
Menurut King, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah infrastruktur dan anggaran. Dengan asumsi kebutuhan 70 dapur untuk melayani 212.000 penerima manfaat, saat ini Ngawi baru memiliki satu dapur siap pakai.
“Dari kebutuhan Rp600 miliar per tahun hanya untuk makanan, kami baru mampu mengalokasikan Rp7 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Ini minim sekali,” katanya.
Ia juga menyoroti target Rp10.000 per paket makanan bergizi, yang wajib mencakup susu, sebagai tantangan berat.
“Risikonya tinggi, karena makanan harus memenuhi standar gizi. Tapi, kami yakin program ini bisa dilaksanakan, meski dengan banyak keterbatasan,” tegas King.
Rini Rachmawati, orang tua siswa dari MIN 9 Ngawi, menyambut baik rencana ini. Ia melihat program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kualitas tumbuh kembang anak-anak.
“Ini sangat membantu kami sebagai orang tua. Harapannya, makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi anak, seperti protein, karbohidrat, dan vitamin,” ujar Rini.
Namun, Mbak Rini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Pengelolaan yang baik dan evaluasi berkala penting agar program ini benar-benar berjalan lancar dan tepat sasaran,” tambahnya.
King menegaskan, DPRD akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan PMBG sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kami menunggu juknisnya. Begitu jelas, kami akan bergerak,” tutupnya.
Wartawan: Fatkhul Mu'anam Editor: Abdul Ghofar
