PRESSINDO_NGAWI | Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Ngawi menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya terkait semakin gencarnya narasi salah satu partai politik yang mengidentifikasikan diri sebagai partai warga Nahdliyin.
GP Ansor Ngawi menilai narasi tersebut perlu disikapi secara bijak. Warga Nahdliyin memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politik dan tidak semestinya identitas Nahdliyin dipersepsikan sebagai representasi eksklusif sebuah partai politik.
Helmi Masulin, S.H, Ketua PC GP Ansor Ngawi, Keprihatinan tersebut semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan persoalan penempatan dan pemindahan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa. GP Ansor menilai proses penempatan maupun pemindahan pendamping desa semestinya dilakukan berdasarkan kebutuhan, kapasitas, kompetensi, rekam kerja, serta aturan yang berlaku, bukan karena kepentingan politik atau kedekatan tertentu.
“Pendamping desa merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas strategis dalam mendampingi pemerintahan dan masyarakat desa. Karena itu, penempatan maupun pemindahannya harus mengedepankan profesionalitas, objektivitas dan kepentingan pembangunan desa,” demikian sikap Ketua GP Ansor Ngawi, Kamis (10/09/2026)
Menurut Ketua GP Ansor, persoalan ini penting menjadi perhatian karena pendamping desa berada langsung di tengah masyarakat dan memiliki peran dalam memastikan proses pembangunan, pemberdayaan serta tata kelola desa berjalan sesuai ketentuan. Jika penempatan tenaga pendamping dilakukan tanpa pertimbangan profesional, dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas pendampingan dan menimbulkan keresahan di tingkat desa.
GP Ansor Ngawi juga mengingatkan agar identitas keagamaan tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis. Klaim sebagai partai warga Nahdliyin hendaknya tidak berhenti pada narasi, tetapi dibuktikan melalui sikap, kebijakan dan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai simbol dan identitas Nahdliyin hanya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Warga Nahdliyin memiliki hak untuk menentukan pilihan secara bebas. Demikian pula dalam urusan profesionalitas pendamping desa, yang harus dikedepankan adalah kompetensi dan aturan, bukan kepentingan politik,” tegas GP Ansor Ngawi.
GP Ansor berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif serta memberikan ruang bagi tenaga pendamping profesional untuk bekerja secara independen dan profesional. Evaluasi terhadap proses penempatan maupun pemindahan pendamping desa juga dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi atau kepentingan di luar profesionalitas.
wartawan: Wulan ST Editor: A Febri TH
