PRESSINDO_NGAWI | Sebuah gerakan bernama ‘Ngawi in Solidarity’ telah merilis lima tuntutan aksi yang ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu penting yang sedang dihadapi bangsa, mulai dari respons pemerintah terhadap berbagai persoalan hingga dorongan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Aksi ini menunjukkan keprihatinan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia saat ini.
Dalam poin pertama dan kedua, ‘Ngawi in Solidarity’ menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas, solutif, dan bertanggung jawab atas persoalan yang ada. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memberikan atensi baik secara material maupun non-material kepada korban ini mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hal ini dianggap sebagai wujud nyata komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka juga mendorong lembaga negara independen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga serta memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Tuntutan ini mencerminkan desakan kuat dari masyarakat untuk reformasi hukum dan perbaikan sistem pemerintahan.
Tuntutan terakhir, poin keempat, menegaskan sikap tegas ‘Ngawi in Solidarity’ terhadap berbagai bentuk provokasi dan kekerasan. Gerakan ini mengecam segala bentuk provokatif, adu domba, anarkis, dan kekerasan yang tidak mengedepankan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta prinsip pergerakan yang menjunjung tinggi moralitas bangsa. Poin ini menunjukkan komitmen gerakan untuk berjuang secara damai dan bermartabat, dengan tetap memprioritaskan persatuan dan moralitas dalam setiap langkah perjuangannya.
Korlap Demo Abdul Latif Ketua PC PMII Ngawi menyatakan apabila setelah kami undur diri ada massa yang bergerak kami tidak ikut campur alias bukan massa dari rombongan kami.
“Kami tidak ikut bertanggungjawab apa yg terjadi” terangnya.
Wartawan: Margono Editor:A Febri TH
